BUMNPOST.COM – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar Badan Gizi Nasional tidak berubah menjadi lembaga “superbody” atau tanpa pengawasan dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi (pemborosan) yang signifikan.
“Ketika sebuah lembaga memegang dana dalam jumlah sangat besar, ada kecenderungan untuk menjadi ‘superbody’ yang dapat merusak, terutama dalam konteks inefisiensi yang risikonya sangat tinggi,” ujar Media dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/8/2024).
Media terus menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi Badan Gizi Nasional, mengingat anggaran besar yang akan dikelola untuk menjalankan program MBG di seluruh Indonesia.
Bukan saja itu, Media juga mengingatkan contoh dari Amerika Serikat (AS), di mana pemerintah federal sempat mengambil alih program pinjaman pendidikan (student loan) yang kemudian menjadi tidak efektif karena institusi tersebut tumbuh lebih besar dari bank.
Baca Juga: MK Rubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Begini Respons PDIP
Akhirnya, pemerintah AS memutuskan untuk menyerahkan kembali program tersebut kepada pihak swasta. Media khawatir situasi serupa bisa terjadi pada pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional.
Untuk menghindari masalah tersebut, Celios menyarankan agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya terpusat di Badan Gizi Nasional.
Sebaliknya, Media menyarankan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan institusi-institusi lokal, termasuk sekolah dan pemerintah daerah, dalam hal distribusi dan pembiayaan.
“Perlu melibatkan institusi di level terkecil, seperti sekolah dan pemerintah daerah, untuk mengelola distribusi dan pembiayaan program ini,” jelas Media.
Lebih lanjut, dia menilai anggaran senilai Rp71 triliun tidak akan cukup untuk penyelenggaraan program MBG pada tahun depan. Apalagi, penyelenggaraan langsung dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Media khawatir Rp71 triliun banyak habis untuk gaji pegawai, koordinasi, hingga pembiayaan-pembiayaan teknis. Akhirnya, masyarakat hanya menerima sedikit porsi dari total anggaran tersebut.
“Saya khawatirnya kalau Ini dipaksakan, katanya dimulai Januari 2025, tapi dengan skema yang belum rapi ini bisa berpotensi untuk kita kehilangan potensi anggaran yang sangat signifikan,” tutupnya. (BP/DVD)
