BUMNPOST.COM – Tingkat defisit APBN lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB. Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang dinilai bersifat kejar tayang yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024) Said mengatakan, pertimbangan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.
“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said.
Baca Juga: Ekonom Perkirakan Pasar Baterai Lithium-Ion Global akan Tumbuh dengan Stabil
Dia mengatakan, langkah tersebut guna memastikan uang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan. “Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun.
Said mengatakan, Banggar siap mendukung pemerintah memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL)di masa transisi.
“Proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginfikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tidak perlu dilanjutkan dan dipertimbangkan ulang,” pungkasnya.
Mencermati laporan realisasi semester I-2024, pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024. Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target, padahal semester I tahun 2023 mencapai 56,4 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang telah tertuang dalam prognosis hingga akhir 2024 berjalan optimal.
“Jangan sampai programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak optimal, karena semuanya dampaknya langsung ke perekonomian,” tutur Febrio. (bp/dvd)
