BUMNPOST.COM – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta penyelenggara jasa telekomunikasi memutus jalur internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja dan Kota Davao di Filipina.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 yang ditujukan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pemutusan akses internet terhadap judi online dari dan ke Kamboja dan Filipina adalah bagian dari upaya serius pemerintah dalam memberantas praktik judi online.
Baca Juga: Surya Paloh Bantah Pertemuan dengan Jokowi Bahas Pilkada Jakarta
“Banyak aktivitas judi online yang berpusat di kedua negara tersebut, seperti yang diungkapkan dalam rapat koordinasi Satgas Judi Online pada tanggal 19 Juni 2024 yang dipimpin oleh Menkopolhukam,” kata Budi, dikutip pada Senin (24/6/2024).
Tak hanya di Kamboja dan Filipina, ada juga 20 negara lain yang diduga sebagai sumber aliran dana dari aktivitas judi online, terutama di Asia Tenggara seperti Thailand, dan Vietnam.
Budi menambahkan bahwa total transaksi dari aktivitas judi online ke 20 negara ini mencapai Rp 5 triliun dalam lima tahun terakhir.
“Transaksi aktivitas judi online ke 20 negara mencapai angka Rp 5 triliun. Jumlah Rp 5 triliun itu berasal dari akumulasi aktivitas judi online dalam periode lima tahun terkahir,” katanya.
Pemutusan akses internet terkait judi online ke dua negara tersebut, menurut Budi, dilakukan sesuai dengan UU Telekomunikasi. Pihaknya juga menegaskan bahwa Satgas Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri sedang aktif melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelaku judi online.
“Saya ditugaskan menjadi Ketua Harian Bidang Pencegahan yang fokusnya adalah langkah-langkah taktis seperti sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian ke dalam pencegahan judi online,” ujarnya. (BP/DVD)
