BUMNPOST.COM – Guna mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan mempermudah mobilitas masyarakat, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong pengembangan infrastruktur transportasi massal. Hal itu ditegaskan karena belum terjadinya pemerataan di Indonesia
“Kita masih menghadapi pembangunan infrastruktur transportasi yang belum merata. Keterbatasan anggaran pembiayaan, infrastruktur, hingga kemacetan lalu lintas di kota besar,” katanya dalam acara Hub Space 2024 di JIExpo Convention Center Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Diakui, pemerintah daerah (Pemda) bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian kemacetan. Dengan demikian, dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor transportasi yang semakin kompleks tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya penting untuk memajukan transportasi dan konektivitas di Indonesia.
Baca Juga: Bacagub Pramono Anung Berencana Gratiskan Sekolah di Jakarta
Terkait hal itu, lanjut Ma’ruf, sejumlah hal perlu diperhatikan agar sistem transportasi di setiap daerah Indonesia semakin tertib dan terkendali. Mulai dari percepatan pembangunan transportasi publik yang efisien, merata, dan berkelanjutan hingga mengoptimalkan sinergi multipihak demi mempercepat perluasan konektivitas di Indonesia.
“Transportasi publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang sesuai. Penggunaan aplikasi digital dalam sistem transportasi cerdas harus semakin diperluas, dan perencanaan transportasi masa depan harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa upaya peningkatan investasi pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif non-APBN dan partisipasi swasta juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan mengembangkan skema pembiayaan kerja sama antara BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
“Perkuat kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum, dan pemberian insentif yang tepat untuk menarik partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur,” papar wapres.
“Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan media massa dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sektor transportasi yang cocok dengan kondisi wilayah masing-masing,” pungkasnya. (bp/dvd)
