BUMNPOST.COM – Di tengah dinamika harga pangan yang terus bergerak, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran beras murah dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.
Dalam pernyataannya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (28/5), Amran mengungkapkan bahwa program SPHP hanya akan digelontorkan ke wilayah-wilayah dengan harga beras yang tergolong tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nias, Sumatera Utara.
“SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi, pada tempat-tempat tertentu saja,” ujarnya.
BACA JUGA : Shell Resmi Lepas Bisnis SPBU di Indonesia, Operasional Tetap Jalan Seperti Biasa
Bagi Amran, menjaga keseimbangan harga tidak hanya soal membantu konsumen, tapi juga menyangkut nasib para petani. Ia menegaskan, SPHP tidak akan didistribusikan ke daerah-daerah yang harga berasnya masih rendah atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), karena justru berpotensi merugikan petani lokal.
“Kalau kita masukkan beras murah ke daerah yang harga berasnya masih rendah, itu bisa makin menekan harga di tingkat petani. Petani bisa terpuruk. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya dengan nada serius.
Amran juga menepis kabar yang menyebut harga beras sedang melonjak di pasaran. Menurut data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras justru menunjukkan tren penurunan dalam waktu dekat.
“Bukan naik, justru turun. Terbaru dari BPS, harga beras turun 0,015,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa pasokan beras nasional masih dalam kondisi aman dan cukup melimpah. Potensi kenaikan harga bisa saja terjadi setelah masa panen usai, tapi stok nasional dipastikan tetap terjaga.
Di sisi lain, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan penugasan penyaluran SPHP kapan saja. Meskipun hingga saat ini penugasan resmi belum diterima, sinyal-sinyal dari pemerintah sudah mulai terlihat.
“Prinsipnya, Bulog siap. Barangnya ada. Tinggal tunggu penugasan resmi,” kata Prihasto.
Meski waktu pelaksanaan distribusi SPHP belum ditentukan, kesiapan logistik dan stok yang tersedia membuat Bulog optimistis bisa menjalankan program ini secara cepat dan tepat sasaran begitu mendapat lampu hijau dari pemerintah.
Kebijakan ini mencerminkan semangat kehati-hatian dalam menjaga ekosistem pangan—antara menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kesejahteraan petani.
