BUMNPOST.COM – Kementerian Perindustrian tengah berupaya mendorong pembangunan sektor industri manufaktur di luar Jawa, termasuk wilayah timur Indonesia.
Hal itu terlihat bahwa pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi mengemukakan, wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragama sehingga ekonominya berpotensi tumbuh dan berkembang.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hilirisasi industri, yang terbukti membawa dampak positif yang luas, antara lain peningkatan nilai tambah bahan baku, penambahan jumlah serapan tenaga kerja, serta penerimaan devisa dari investasi dan ekspor,” papar Andi dikutip pada Selasa (6/8/2024).
“Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, diperlukan kepastian berusaha, persaingan sehat serta mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing,” kata Andi.
Baca Juga: Aturan Pemberian Kontrasepsi Bagi Siswa Sekolah, Ketum Peradi Utama : Tolak
Lebi lanjut, Andi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,15 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,75 persen, Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,68 persen, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,25 persen, dan Provinsi Gorontalo sebesar 0,17 persen.
“Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, terjadi di sebagian besar lapangan usaha industri pengolahan, yang tumbuh sebesar 21,72 persen pada kuartal I-2024,” sebut Kepala BSKJI.
Adapun jumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara sebanyak 145 perusahaan.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia pada kuartal I-2024, kelompok provinsi yang tumbuh tertinggi tercatat di Pulau Maluku dan Papua sebesar 12,15 persen, disusul Pulau Sulawesi sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Pulau Sulawesi tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,35 persen.
“Kontribusi sektor tersebut tidak hanya pada peningkatan ekspor nikel yang mencapai nilai USD4,8 miliar pada tahun 2022, tetapi juga dalam peningkatan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur di daerah,” imbuhnya.
Guna mendorong daya saing industri di Sulawesi, BSKJI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar yang telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2023.
“Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), kami menyambut baik upaya BBSPJIHPMM dalam mengembangkan lingkup layanan jasa industri, yang diharapkan mampu mendukung implementasi kebijakan dan program Kemenperin di bidang standardisasi dan jasa industri,” ungkap Andi.
Kepala BSKJI optimistis, bahwa dengan kerja sama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, akan dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Misalnya, melalui pelaksanaan kegiatan Temu Industri yang digelar oleh BBSPJIHPMM di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (1/8/2024) lalu.
“Diharapkan, dari acara Temu Industri ini, terjalin sinergi untuk mendorong transformasi industri yang berkelanjutan bagi perkembangan industri di Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya. (bp/dvd)
